Jakarta, CNBC Indonesia – Parlemen Israel resmi melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) untuk beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, meskipun terdapat keberatan dari komunitas internasional.
Larangan ini diberlakukan setelah persetujuan parlemen yang memenangkan suara 92 berbanding 10, sebagai bagian dari kritik Israel yang makin intens terhadap UNRWA sejak perang di Gaza yang dipicu oleh serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
Undang-undang ini akan menghentikan layanan penting dari UNRWA yang selama tujuh dekade terakhir menyediakan bantuan bagi wilayah Palestina dan pengungsi Palestina lainnya. Menurut para ahli, kebijakan ini berpotensi menghambat pekerjaan kemanusiaan di Gaza jika diterapkan.
Philippe Lazzarini, kepala UNRWA, menyebut keputusan ini sebagai “preseden berbahaya” yang akan memperburuk penderitaan rakyat Palestina.
“Ini adalah bagian dari kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA… Rancangan undang-undang ini hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestina,” tulisnya di platform X, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (29/10/2024).
Menjelang pemungutan suara, Amerika Serikat (AS) menyatakan “keprihatinan mendalam” terhadap RUU tersebut dan menekankan peran penting UNRWA dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Washington memperingatkan Israel pada 15 Oktober bahwa mereka memiliki waktu 30 hari untuk meningkatkan jumlah bantuan yang mencapai Gaza atau Amerika Serikat akan mempertimbangkan untuk menahan sebagian bantuan militer kepada sekutunya tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy juga mengungkapkan “penyesalan mendalam” terkait kemungkinan Israel menutup operasi UNRWA.
Pada Januari, Israel menuduh belasan karyawan UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang paling mematikan di wilayah tersebut. Serangkaian penyelidikan menemukan beberapa masalah “terkait netralitas” di UNRWA dan menyatakan bahwa sembilan karyawan “mungkin terlibat” dalam serangan tersebut, namun tidak menemukan bukti atas tuduhan utama Israel.
Yuli Edelstein, anggota parlemen dari partai Likud yang berkuasa, mengatakan, “Ada hubungan yang mendalam antara organisasi teroris (Hamas) dan UNRWA, dan Israel tidak dapat mentoleransinya.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa “pekerja UNRWA yang terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel harus bertanggung jawab,” tetapi menambahkan bahwa “bantuan kemanusiaan harus tetap tersedia di Gaza.” Hamas, kelompok yang menguasai Gaza, mengecam larangan ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari “perang Zionis dan agresi terhadap rakyat kami.”
Larangan ini akan berlaku dalam 90 hari ke depan, dan secara efektif akan mencegah UNRWA beroperasi di Israel serta menargetkan operasinya di Yerusalem Timur.
Larangan ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa karyawan UNRWA di Tepi Barat dapat mengalami kendala mobilitas, baik di Yerusalem Timur maupun di Israel, karena tidak dapat lagi berkoordinasi dengan otoritas Israel untuk melintasi pos pemeriksaan. Hal yang sama berlaku untuk visa dan izin yang diterbitkan oleh otoritas Israel.
Selama perang di Gaza, UNRWA mengalami kerugian besar dengan setidaknya 223 stafnya tewas, dan dua pertiga fasilitasnya rusak atau hancur. Konflik yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel tersebut menyebabkan 1.206 orang tewas, sebagian besar adalah warga sipil, menurut data AFP dari pejabat Israel.
Israel kemudian melancarkan serangan balasan yang menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, mayoritas dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikelola oleh Hamas, angka yang dianggap dapat dipercaya oleh PBB.
Para menteri luar negeri dari beberapa negara Barat mengecam undang-undang tersebut dalam sebuah pernyataan bersama. “Kami, para Menteri Luar Negeri dari Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam kami” atas undang-undang tersebut.
UNRWA sendiri didirikan pada 1949 untuk mendukung pengungsi Palestina di Timur Tengah.
Next Article
Video: Israel Bom Sekolah PBB Tewaskan 40 Pengungsi Palestina